SURABAYA, Narasisatu.Com – Pernyataan kontroversial Aboe Bakar Al-Habsyi kini berbalik menjadi tekanan serius yang menguji sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), seiring gelombang protes yang terus membesar dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari Aliansi Madura Indonesia (AMI).
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi direduksi sebagai kesalahan komunikasi biasa. Ia menyebut pernyataan tersebut sebagai bentuk penghinaan terbuka yang mencederai marwah ulama Madura.
“Ini bukan terpeleset lidah. Ini penghinaan terang-terangan terhadap ulama Madura. Tidak ada ruang toleransi untuk pernyataan seperti ini,” tegasnya, Selasa (14/04/2026)
Lebih lanjut, Baihaki mengingatkan bahwa narasi yang menyeret identitas keagamaan dan kedaerahan secara negatif telah masuk dalam kategori isu SARA yang sangat sensitif dan berpotensi memicu konflik sosial.
“Kalau sudah membawa-bawa ulama dan wilayah dengan stigma negatif, itu bukan lagi opini pribadi, itu provokasi. Ini berbahaya,” ujarnya.
Atas dasar itu, AMI mendesak DPP PKS tidak bersikap normatif, melainkan segera mengambil langkah tegas berupa pemecatan terhadap Aboe Bakar. Desakan ini menandai meningkatnya tekanan publik dari sekadar kecaman menjadi tuntutan sanksi politik yang konkret.
AMI juga menilai permintaan maaf melalui media sosial sebagai langkah yang tidak mencerminkan kesungguhan.
“Permintaan maaf di media sosial itu terlalu ringan. Kalau serius, datang langsung ke Madura, temui ulama di tiap kabupaten, dan minta maaf secara terbuka. Itu baru tanggung jawab moral,” kata Baihaki.
Aksi demonstrasi yang digelar di kantor DPW PKS Jawa Timur diterima oleh perwakilan bidang hukum. Meski pihak partai menyatakan akan meneruskan tuntutan ke DPP, belum ada sinyal tegas terkait langkah yang akan diambil terhadap kadernya.
Situasi ini dinilai berisiko memperpanjang polemik dan memperdalam ketidakpercayaan publik apabila tidak segera disikapi secara jelas dan bertanggung jawab.
AMI pun memastikan akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mengirimkan surat resmi kepada Prabowo Subianto.
“Kami akan bawa ini ke Presiden. Negara tidak boleh abai. Ini sudah menyentuh rasa keadilan masyarakat,” pungkas Baihaki.
Kasus ini menjadi ujian nyata bagi etika politik dan komitmen menjaga persatuan, di tengah tingginya sensitivitas isu identitas di ruang publik. (Red)
